Hak Jawab & Hak Koreksi
Prosedur dan mekanisme resmi pengajuan Hak Jawab, Hak Koreksi, serta Ralat Berita sesuai amanat Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Redaksi Upulima.com berkomitmen memegang teguh akurasi, keberimbangan, dan keterbukaan dalam seluruh produk jurnalistik. Sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pembaca dan subjek pemberitaan untuk mengajukan Hak Jawab dan Hak Koreksi.
1. Landasan Hukum & Definisi
Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 dan 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers:
- Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik mengenai dirinya maupun mengenai orang lain.
- Kewajiban Pers: Pers wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional, santun, dan secepatnya.
2. Syarat & Tata Cara Pengajuan Hak Jawab / Koreksi
Agar permohonan Hak Jawab atau Hak Koreksi dapat segera diteliti, diverifikasi, dan ditindaklanjuti oleh Pemimpin Redaksi, pemohon dimohon mengikuti prosedur berikut:
- Identitas Pemohon: Mengajukan surat permohonan resmi dengan menyertakan salinan kartu identitas diri yang sah (KTP / Paspor) atau surat kuasa resmi bermaterai jika mewakili instansi, badan hukum, atau pihak lain.
- Tautan / URL Berita Terkait: Menyertakan alamat URL lengkap dan judul berita di Upulima.com yang dipersoalkan.
- Materi Sanggahan yang Jelas: Menyebutkan secara rinci bagian kalimat, paragraf, atau data berita yang dinilai tidak akurat, keliru, atau merugikan, serta menyampaikan fakta yang sebenarnya menurut versi pemohon.
- Bukti Pendukung: Melampirkan dokumen resmi, foto, salinan surat, atau rekaman sah yang memperkuat materi sanggahan atau koreksi yang diajukan.
- Kontak yang Dapat Dihubungi: Mencantumkan nomor telepon / WhatsApp dan alamat surel resmi yang aktif guna keperluan klarifikasi langsung tim redaksi.
3. Saluran Resmi Pengiriman Hak Jawab
Permohonan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi resmi berikut:
| Email Pengaduan Redaksi | redaksi@upulima.com |
| Format Subjek Surel | [HAK JAWAB] - [Judul Berita yang Dipersoalkan] |
| Surat Fisik ke Kantor Redaksi | Dewan Redaksi Upulima.com Gedung Pers Kebon Sirih Lt. 8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110 |
| Salinan Tembusan (Maluku) | Jl. Pattimura No. 45, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon 97124 |
4. Prosedur Kerja & Waktu Penayangan
- Verifikasi Cepat (Maksimal 1 x 24 Jam): Pemimpin Redaksi atau Redaktur Pelaksana akan meneliti dokumen permohonan dalam waktu 1x24 jam kerja sejak email atau surat fisik diterima.
- Klarifikasi & Konfirmasi: Jika diperlukan klarifikasi tambahan, redaksi akan menghubungi pemohon untuk menguji keabsahan materi bantahan.
- Pemuatan Proporsional: Hak Jawab yang memenuhi syarat jurnalistik akan segera dimuat di Upulima.com dengan judul yang proporsional, serta ditautkan (*hyperlink*) langsung pada berita awal yang dipersoalkan.
- Pemberian Catatan Redaksi: Pada bagian akhir berita awal dan artikel hak jawab, redaksi akan mencantumkan catatan pembaruan (*update notice*) yang menjelaskan tanggal dan jam dilakukannya perbaikan.
5. Penyelesaian Melalui Dewan Pers
Apabila pihak pemohon dan redaksi tidak mencapai titik temu mengenai pemuatan Hak Jawab atau Hak Koreksi, perselisihan pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme mediasi Dewan Pers Republik Indonesia di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No. 34, Jakarta Pusat.